Selain itu, distribusi bahan pangan juga menjadi tantangan tersendiri. Meski pasokan ikan di Karimun relatif melimpah, kebutuhan komoditas seperti ayam dan telur masih bergantung pada distribusi dari luar daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
“Kondisi geografis wilayah kepulauan membuat distribusi logistik menjadi tantangan. Karena itu diperlukan dukungan semua pihak agar program prioritas nasional ini dapat berjalan optimal,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa negara harus menjamin seluruh anak Indonesia memperoleh hak yang sama terhadap Program Makan Bergizi Gratis, termasuk mereka yang tinggal di wilayah 3T.
Menurut Nihayatul, masih terdapat ribuan SPPG di berbagai daerah yang hingga kini belum mendapatkan izin operasional meskipun sebagian telah memiliki kepala SPPG bahkan telah menerima alokasi anggaran.
Ia menilai kondisi tersebut harus segera diselesaikan melalui penyusunan regulasi yang lebih jelas.
“Daerah 3T membutuhkan payung hukum dan SOP yang khusus. Yang sudah siap harus segera dioperasikan. Jangan sampai hak anak-anak mendapatkan makan bergizi tertunda hanya karena mereka tinggal di wilayah 3T,” tegasnya.
