Tantangan terbesar yang dihadapi Marlon bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan beratnya beban logistik fisik. Mengingat lokasinya yang berada di Kabupaten Bintan, proses bongkar muat tabung baja yang berat, lansiran jarak jauh, hingga perawatan fasilitas penyimpanan membutuhkan ketahanan fisik ekstra.
Belum lagi, aturan wajib input data KTP pembeli secara digital lewat sistem Subsidi Tepat menuntutnya untuk teliti membagi waktu antara pekerjaan kasar dan administrasi.
Seluruh rantai kelelahan fisik dan waktu tersebut ironisnya harus dibayar dengan margin yang tergerus habis oleh inflasi. Kondisi stagnasi harga ini memicu anomali di lapangan.
Di saat Marlon bersikeras menjaga kejujuran dengan menjual Rp18.000 sesuai plang resmi, harga di tingkat pengecer atau warung-warung pelosok Bintan justru sering melambung tak terkendali karena mata rantai distribusi sekunder yang tak mendapat kepastian harga.
Marlon tidak muluk-muluk. Lewat usaha kecilnya ini, ia hanya mengetuk pintu hati Pemerintah Kabupaten Bintan dan instansi terkait agar mau melihat langsung realita keringat para pemilik pangkalan di lapangan.
Evaluasi HET ke angka yang lebih rasional bukan lagi sekadar urusan mencari untung, melainkan tentang kelayakan hidup para penjamin energi rakyat di pelosok daerah agar tidak gulung tikar tergilas zaman. (Red)
