Untuk konektivitas laut dan udara, Rp155,93 miliar (5 persen) dialokasikan bagi pembangunan container yard (CY) di Pelabuhan Batu Ampar, perbaikan magcobar, pagar ISPS Code, ponton dan atap Terminal Sekupang, hingga perbaikan akses jalan dan lereng gedung kargo.
Sementara Rp351,45 miliar (12 persen) diarahkan ke pengembangan kawasan. Program ini mencakup pembangunan di Tanjung Banun, renovasi gedung Mall Pelayanan Publik, renovasi Masjid Batul Makmur, hingga pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di rumah susun.
Bagi Amsakar, perjuangan anggaran bukan sekadar menambah angka dalam dokumen APBN. Lebih dari itu, usulan tersebut adalah jalan untuk menempatkan Batam di panggung pembangunan nasional sebagai pusat investasi, industri, dan logistik.
“Batam punya posisi strategis di jalur pelayaran internasional. Dengan infrastruktur yang lebih baik, Batam tidak hanya menjadi motor ekonomi Kepulauan Riau, tapi juga pilar penting dalam mendukung daya saing Indonesia di tingkat global,” jelasnya.
Ia menegaskan, dukungan Komisi VI DPR RI sangat dibutuhkan agar rencana besar ini dapat berjalan. “Kami berharap dukungan penuh, agar Batam semakin kuat sebagai kawasan strategis nasional dan motor pertumbuhan ekonomi,” tutup Amsakar.
Usulan ini membawa harapan bagi masyarakat Batam. Jika tambahan anggaran disetujui, berbagai proyek infrastruktur akan segera terealisasi. Dari jalan-jalan baru yang memperlancar mobilitas, jaringan air minum yang menjangkau lebih banyak rumah tangga, hingga fasilitas pelabuhan yang meningkatkan daya saing perdagangan.
Bagi warga Batam, hasilnya bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga terbukanya lebih banyak peluang kerja, meningkatnya investasi, dan kualitas hidup yang lebih baik.
Rapat hari itu pun menjadi catatan penting. Dari ruang sidang DPR di Senayan, sebuah pesan besar dibawa pulang: Batam tidak hanya bersaing untuk dirinya sendiri, tetapi sedang berlari menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.(Iman)
