OPINI Lukita Dinarsyah Tuwo: Ketika Uang Murah Pulang dan Komoditas Menjadi Mahal (1-2)

Lukita Dinarsyah Tuwo
Lukita Dinarsyah Tuwo

Inilah teori terms of trade. Posisi eksternal suatu negara membaik apabila harga ekspornya naik lebih cepat daripada harga impornya. Masalahnya, komposisi Indonesia tidak sederhana. Kita mengekspor batu bara dan CPO, tetapi mengimpor minyak, BBM, gandum, kedelai, bahan baku, serta barang modal. Karena itu, kenaikan indeks komoditas secara agregat belum tentu berarti Indonesia otomatis diuntungkan.

Yang harus dihitung adalah efek bersihnya: berapa tambahan penerimaan ekspor dan pajak dibandingkan tambahan impor, subsidi, biaya produksi, serta tekanan kepada rumah tangga. Bahkan windfall ekspor dapat tidak banyak membantu rupiah apabila devisanya tidak masuk atau tidak bertahan dalam sistem keuangan domestik.

Bacaan Lainnya

Untuk itu, Indonesia memerlukan Commodity Balance Sheet Nasional. Instrumen ini bukan sekadar daftar produksi dan kebutuhan komoditas, melainkan neraca risiko dan manfaat yang diperbarui secara berkala untuk minyak, BBM, LNG, batu bara, CPO, nikel, tembaga, emas, beras, gandum, kedelai, gula, dan komoditas strategis lainnya.

Neraca tersebut harus menunjukkan volume produksi, ekspor, impor, konsumsi domestik, persediaan, harga internasional, penerimaan devisa, pajak dan royalti, kebutuhan subsidi, sensitivitas kurs, serta dampaknya terhadap inflasi dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara cepat apakah kenaikan harga komoditas tertentu memperkuat atau justru melemahkan posisi Indonesia.

Commodity Balance Sheet Nasional juga harus dilengkapi dengan skenario harga dan mekanisme peringatan dini. Misalnya, apa yang terjadi terhadap APBN, neraca perdagangan, rupiah, inflasi, dan kemiskinan apabila minyak berada pada 100, 110, atau 120 dollar AS per barel; LNG bertahan di atas 25 dollar AS per MMBtu; atau harga beras internasional meningkat akibat pembatasan ekspor.

Bappenas dapat menjadi integrator utama neraca tersebut, dengan dukungan data dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BPS, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta kementerian teknis lainnya. Hasilnya tidak boleh berhenti menjadi dashboard yang indah, tetapi harus terhubung dengan penyesuaian subsidi, pengadaan pangan, kebijakan ekspor-impor, hedging, pengelolaan cadangan strategis, dan prioritas pembangunan.

Pos terkait