Jepang menghadapi tekanan yang berbeda.
Seperti Indonesia, Jepang merupakan negara kepulauan yang hidup berdampingan dengan gempa bumi, tsunami, gunung api, dan angin topan. Gempa besar dan tsunami bukan sekadar kemungkinan teoritis, tetapi bagian dari pengalaman hidup masyarakatnya. Gempa dan tsunami Tōhoku pada 2011, misalnya, menewaskan atau menyebabkan hilangnya sekitar 18.000 orang.
Namun Jepang tidak menunggu alam menjadi lebih ramah untuk menjadi negara maju.
Risiko bencana dimasukkan ke dalam tata ruang, standar bangunan, sistem peringatan dini, pendidikan, infrastruktur, pembiayaan, dan business continuity plan. Pengalaman buruk diubah menjadi pengetahuan. Pengetahuan diubah menjadi standar. Standar diubah menjadi industri dan teknologi.
Jepang tidak berhasil karena sering mengalami bencana. Jepang berhasil karena institusinya belajar dari bencana.
Setelah Perang Dunia II, Jepang juga menghadapi infrastruktur yang hancur, produksi yang merosot, inflasi tinggi, dan keterbatasan energi serta bahan baku. Jepang mengimpor bahan mentah, lalu mengekspor nilai tambah. Rekonstruksi diarahkan pada industri dasar, pembiayaan pembangunan, transfer teknologi, peningkatan mutu, dan pembentukan perusahaan yang mampu bersaing di pasar dunia.
Korea Selatan hidup dengan tekanan yang bahkan lebih langsung.
Semenanjung Korea terbelah. Perang menghancurkan perekonomian. Ancaman keamanan tidak pernah sepenuhnya hilang. Pasar domestiknya terbatas, sumber daya alamnya tidak berlimpah, dan pada awal pembangunan modalnya sangat kecil.
Pilihan yang tersedia tidak banyak: membangun kemampuan atau terus bergantung.
Tekanan tersebut mendorong industrialisasi berorientasi ekspor, investasi dalam pendidikan, pembangunan perusahaan nasional, penguasaan teknologi, serta kedisiplinan mengejar pasar internasional. Ancaman keamanan menciptakan urgensi. Institusi menerjemahkan urgensi menjadi kemampuan industri.
Tiongkok menghadapi persoalan lain: skala.
Wilayahnya luas, penduduknya besar, kondisi antardaerahnya beragam, dan kebutuhan menjaga integrasi wilayahnya sangat tinggi. Skala memberikan pasar dan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan beban koordinasi, ketimpangan kawasan, serta risiko fragmentasi.
Tiongkok menjawabnya melalui pembangunan infrastruktur, penguatan basis manufaktur, integrasi pasar domestik, pemanfaatan investasi asing, transfer teknologi, dan pergerakan bertahap dari imitasi menuju inovasi.
Kompetisi global semakin memperkuat dorongan untuk menguasai semikonduktor, kecerdasan buatan, energi baru, kendaraan listrik, logistik, dan teknologi pertahanan.
Empat negara tersebut memiliki geografi berbeda. Tekanannya pun berbeda. Namun terdapat satu kesamaan: kerentanan tidak hanya dibicarakan.
Kerentanan diterjemahkan menjadi agenda nasional.
Tekanan tidak selalu menghasilkan kemajuan
Tekanan eksternal tidak otomatis melahirkan transformasi.
Perang dapat menghasilkan rekonstruksi, tetapi juga dapat menghasilkan negara gagal. Kelangkaan sumber daya dapat mendorong inovasi, tetapi juga dapat melanggengkan kemiskinan. Ancaman keamanan dapat membangun persatuan, tetapi dapat pula menjadi alasan bagi otoritarianisme dan pemborosan.
Bencana dapat melahirkan teknologi mitigasi. Tetapi bencana juga dapat terus menelan korban di tempat yang sama karena tata ruang tidak pernah diperbaiki.
Setiap kali bencana terjadi, simpati datang. Bantuan disalurkan. Rapat dilakukan. Setelah keadaan tenang, permukiman kembali dibangun di zona rawan dan pelajaran perlahan disimpan bersama arsip laporan.
Lalu datang bencana berikutnya.
Dan semuanya kembali disebut tidak terduga.
Tekanan hanya menciptakan energi. Institusi menentukan ke mana energi itu diarahkan.
Tanpa birokrasi yang kompeten, tekanan berubah menjadi kepanikan. Tanpa strategi jangka panjang, tekanan menghasilkan kebijakan tambal sulam. Tanpa disiplin implementasi, ancaman hanya menghasilkan rapat koordinasi.
Negara-negara Asia Timur tersebut tidak maju semata-mata karena pernah mengalami krisis. Mereka maju karena membangun kemampuan untuk belajar dari krisis.
Laut yang menyatukan
Laut Indonesia masih terlalu sering dipandang sebagai pemisah antarpulau. Akibatnya, pembangunan konektivitas dianggap sebagai biaya untuk menjangkau daerah yang berjauhan.
Cara pandang tersebut perlu dibalik.
Indonesia bukan kumpulan daratan yang dipisahkan oleh laut. Indonesia adalah satu ruang ekonomi yang disatukan oleh laut. Data pemerintah menunjukkan luas perairan Indonesia sekitar 6,4 juta kilometer persegi dari keseluruhan wilayah sekitar 8,3 juta kilometer persegi. Artinya, sekitar tiga perempat ruang Indonesia berupa perairan—lebih besar daripada dua pertiga yang sering disebut dalam berbagai pidato.
Indonesia juga memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia.
ALKI I menghubungkan Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. ALKI II melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. ALKI III menghubungkan kawasan Pasifik dengan Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Sawu, serta Samudra Hindia.
Rute-rute itu dilalui kapal asing berdasarkan hukum laut internasional. Indonesia tidak dapat sekadar memasang loket dan memungut biaya lintas. Nilai ekonominya harus diperoleh dengan menyediakan jasa yang dibutuhkan pelayaran: pelabuhan, pergudangan, konsolidasi kargo, perawatan kapal, bahan bakar, industri maritim, pusat data, asuransi, pembiayaan, dan layanan logistik.
Di sinilah paradoksnya.
Indonesia memiliki tiga ALKI, tetapi belum memiliki hub transshipment internasional di pintu-pintu strategisnya yang skalanya mendekati Singapura atau Tanjung Pelepas.
Sepanjang 2025, seluruh pelabuhan Batam menangani sekitar 797 ribu TEUs peti kemas. Angka itu tumbuh sekitar 18 persen. Namun pada tahun yang sama Singapura menangani 44,66 juta TEUs, sedangkan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia menangani sekitar 14 juta TEUs. Volume Singapura sekitar 56 kali Batam. Tanjung Pelepas hampir 18 kali Batam.
