OECD pada 2026 mencatat bahwa kompleksitas birokrasi, ketidakkonsistenan regulasi, dan ketidaksetaraan arena persaingan masih membatasi investasi serta produktivitas Indonesia. Kajian growth diagnostics Bappenas juga telah lama menempatkan regulasi dan institusi sebagai salah satu hambatan paling mengikat bagi pertumbuhan.
Reformasi governance harus dimulai dari meritokrasi birokrasi. Pejabat perlu dipilih berdasarkan kompetensi dan rekam kinerja, diberikan kewenangan yang cukup, lalu dimintai pertanggungjawaban atas outcome—bukan hanya kepatuhan administratif.
Struktur organisasi juga perlu disederhanakan. Tumpang tindih fungsi tidak selalu diselesaikan dengan membentuk unit koordinasi baru di atas unit-unit yang sudah tumpang tindih. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanyalah keputusan tegas mengenai siapa mengerjakan apa.
Kepastian regulasi harus diperkuat melalui harmonisasi aturan, evaluasi dampak regulasi, konsultasi publik, serta masa transisi yang wajar. Dunia usaha mampu menghadapi aturan yang ketat apabila arahnya jelas dan berlaku konsisten. Yang lebih sulit dihadapi adalah aturan yang berubah setelah investasi ditanamkan.
Konflik kepentingan, kepemilikan manfaat, pengadaan, konsesi, dan penerima insentif perlu semakin transparan. Hubungan negara dan usaha memang penting, tetapi kedekatan tidak boleh mengubah kebijakan publik menjadi fasilitas privat.
Terakhir, transformasi harus dijaga melintasi pergantian pemerintahan. Pemerintahan baru tentu berhak membawa prioritas baru. Namun, sasaran jangka panjang, proyek yang layak, reformasi produktivitas, dan pembangunan kemampuan nasional tidak seharusnya selalu dimulai kembali dari nol.
Konsistensi bukan berarti kebijakan tidak boleh berubah. Konsistensi berarti perubahan dilakukan berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan pergantian nama dan selera.
Menyalakan Mesin Transformasi
Keluar dari middle-income trap tidak cukup dengan mengejar angka pertumbuhan yang lebih tinggi melalui penambahan modal, proyek, dan anggaran. Indonesia harus mengubah struktur ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan perusahaan inovatif, memperluas pekerjaan berkualitas, dan memperkuat kemampuan negara.
