OPINI Mohd. Rizky: Belajar dari Phu Quoc, Mengapa Vietnam Bisa Menjadi Kiblat Pariwisata Baru dan Apa yang Harus Dipelajari Indonesia?

Mohd Rizky, S.Kom., M.M. Alumnus Pascasarjana Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Risiko, Universitas Diponegoro.
Mohd Rizky, S.Kom., M.M. Alumnus Pascasarjana Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Risiko, Universitas Diponegoro.

Sebagai bagian dari kebijakan nasional yang lebih luas, Vietnam juga mengintegrasikan penggunaan kendaraan listrik (EV) ke dalam ekosistem pariwisata ini. Implementasi kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, menjadi standar operasional yang didukung oleh partisipasi aktif sektor swasta di kawasan wisata.

Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional, tetapi juga memperkuat branding Phu Quoc sebagai destinasi wisata modern yang sadar lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.

Bacaan Lainnya

Strategi ini bukan sekadar membangun wahana, melainkan menciptakan ekosistem tujuan wisata secara total. Penunjukan Sunset Town sebagai tuan rumah The APEC Summit 2027 adalah langkah diplomasi cerdas untuk memposisikan Phu Quoc sebagai pusat gravitasi baru di Asia Tenggara.

Vietnam berada pada urutan ketiga negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) tertinggi pada Maret 2026, di bawah Malaysia dan Thailand.

Perbandingan Indonesia dengan Vietnam dalam Manajemen Risiko
Jika kita membandingkan dengan Indonesia, perbedaan fundamental terletak pada filosofi eksekusi. Vietnam menerapkan state-led capitalism yang sangat terpusat. Ketika pemerintah memberikan mandat, swasta bergerak serentak tanpa hambatan regulasi yang berarti. Ini menciptakan kecepatan linear yang sangat masif.

Di Indonesia, kita memiliki keberagaman yang jauh lebih kaya dan eksotis, dari keragaman budaya hingga bentang alam yang tak tertandingi, namun kita terjebak dalam desentralisasi yang belum sepenuhnya terharmonisasi.

Peta politik kita yang dinamis, meski sehat bagi demokrasi, sering kali melahirkan policy fatigue atau kelelahan kebijakan, di mana setiap pergantian kepemimpinan sering membawa revisi total pada agenda pembangunan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *