Indonesia adalah sebuah kapal besar yang sulit bermanuver di tengah arus kencang, sedangkan Vietnam adalah speedboat yang lincah karena arahnya sudah ditentukan sejak awal oleh komando pusat.
Terkait dengan pengembangan kawasan wisata, terdapat risiko monopoli yang sangat bergantung pada pemain besar seperti VinGroup dan SunGroup. Indonesia harus mendiversifikasi pemain, meskipun ada keterlibatan swasta besar, ekosistem tetap memiliki ruang bagi UMKM untuk tumbuh secara organik dan berkelanjutan.
Risiko gentrifikasi sosial akibat pertumbuhan infrastruktur yang pesat sering kali menciptakan enclave kawasan eksklusif yang memisahkan wisatawan dari realitas masyarakat lokal. Risiko terbesar di sini adalah sosial displasemen, di mana penduduk asli hanya menjadi penonton di rumah mereka sendiri.
Manajemen risiko bukan lagi soal membangun infrastruktur melainkan soal regulasi yang memaksa integrasi ekonomi masyarakat ke dalam rantai pasok ekosistem wisata.
Risiko keberlanjutan lingkungan yang mengubah pulau dari tempat yang minim listrik menjadi hub internasional memerlukan konsumsi energi dan air yang masif. Tanpa manajemen limbah dan pemanfaatan energi terbarukan yang serius, daya tarik utama pariwisata akan terdegradasi.
Membangun berarti perlu memperhitungkan biaya restorasi di masa depan, yang pada akhirnya akan menjadi beban fiskal negara saat ekosistem benar-benar runtuh.
Jadi dengan sinergi antara visi politik yang kuat dan partisipasi swasta yang agresif serta penerapan manajemen risiko, sebuah pulau yang dulunya terisolasi dapat melompat menjadi destinasi dunia. Apakah Indonesia siap melakukan lompatan serupa dengan tetap menjaga jati diri yang inklusif? Tantangannya bukan pada ketiadaan potensi, melainkan pada kemauan untuk menyelaraskan visi di atas segala dinamika yang ada. (***)
