Namun, pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah kepulauan juga menghadapi tantangan tersendiri.
Operator seluler harus memperhitungkan aspek keekonomian sebelum membangun menara atau base transceiver station (BTS).
Investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan biaya besar, sementara jumlah pengguna di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah relatif terbatas.
“Ketika operator membangun satu jaringan BTS, mereka harus menghitung skala ekonominya. Mereka investasi sekian miliar, sementara penggunaannya berapa,” ujar Suyono.
Meski demikian, ia menyebut terdapat kebijakan pemerintah dan operator telekomunikasi untuk memperluas jaringan di wilayah terluar. Hanya saja, implementasinya membutuhkan dukungan kebijakan dan investasi yang berkelanjutan.
BI Diminta Fasilitasi Program Prioritas
Dalam FGD tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan harapan agar Bank Indonesia dapat membantu memfasilitasi sejumlah program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.
Menurut Suyono, ruang kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak ekonomi nyata dan berpotensi mendorong aktivitas masyarakat.
“Pemkab menyampaikan bahwa Bank Indonesia bisa memfasilitasi, terutama bagaimana kegiatan-kegiatan prioritas di sektor kepariwisataan dapat difasilitasi sehingga bisa diakselerasi,” katanya.
Suyono menilai dukungan BI dan ISEI tidak harus dimaknai sebagai pengganti peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.
Sebaliknya, kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat perencanaan, pemetaan potensi, pengembangan kapasitas pelaku usaha serta membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta.
Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan fiskal daerah tidak menjadi satu-satunya hambatan bagi pengembangan ekonomi Lingga.
