KABAREKONOMI.CO.ID, JAKARTA – Komisi XII DPR RI meminta pelaku usaha perkebunan dan pemilik lahan luas meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah antisipasi sejak dini dinilai diperlukan menyusul meluasnya titik panas di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, mengatakan seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, termasuk Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Ia mencontohkan kondisi di Jambi. Luas karhutla sejak 1 Januari hingga 13 September 2026 telah mencapai sekitar 2.975 hektare, dengan 134 titik panas dan empat titik api yang menjadi perhatian.
Menurut Cek Endra, kondisi di Jambi menggambarkan ancaman serupa yang dihadapi berbagai daerah. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran meluas.
Oleh karena itu, Cek Endra meminta perusahaan perkebunan maupun perseorangan yang memiliki kebun relatif luas di berbagai daerah untuk menyiagakan mobil tangki air di sekitar kawasan usahanya.
Kesiapan tersebut, kata dia, perlu dilengkapi dengan sumber air, pompa, selang pemadam, alat pelindung diri (APD), patroli rutin, serta petugas yang terlatih menghadapi keadaan darurat.
“Mobil tangki jangan baru dicari ketika api sudah membesar. Perusahaan dan pemilik kebun luas harus memiliki sarana pemadaman awal yang siap digunakan setiap saat. Respons pada menit-menit pertama sangat penting untuk mencegah api menyebar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar,” tegasnya.
Cuaca Ekstrem dan Kemarau Panjang
Selain risiko kebakaran, fenomena cuaca ekstrem dan kemarau panjang juga dinilai mulai mengancam ketahanan pasokan air bagi masyarakat.
Cek Endra menuturkan, di sejumlah wilayah, debit sungai dan sumber air mulai berkurang, bahkan sebagian mengering. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menyikapi meningkatnya risiko tersebut, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah, BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, masyarakat peduli api, serta pelaku usaha memperkuat koordinasi.
Penguatan tersebut mencakup patroli terpadu dan pemetaan wilayah rawan di seluruh Indonesia.
Langkah penanganan yang komprehensif dari seluruh pihak diharapkan dapat meminimalisasi potensi bencana ekologis akibat karhutla maupun dampak kemarau panjang.
SUMBER: KONTAN
