Mengapa Menekan Gas Saja Tidak Cukup untuk Membawa Indonesia Tumbuh 6–8 Persen
Ada satu angka yang tampaknya sangat setia kepada Indonesia: lima persen.
Pemerintah berganti. Menteri berganti. Harga minyak naik dan turun. Amerika menaikkan suku bunga, lalu menurunkannya lagi. Tiongkok melambat. Ada perang dagang, pandemi, booming komoditas, digitalisasi, hilirisasi, jalan tol baru, kawasan industri baru, bahkan istilah kebijakan ekonomi pun terus berganti.
Tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia tampaknya memiliki rumah permanen: sekitar 5 persen.
Kalau pertumbuhan ekonomi adalah siswa sekolah, Indonesia mungkin akan mendapat komentar wali kelas: “Anaknya stabil. Tidak pernah terlalu jelek. Tetapi sebenarnya bisa lebih baik kalau mau sedikit lebih serius.”
Dalam sekitar dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang rata-rata berada di sekitar angka tersebut. Menggunakan data World Development Indicators dan BPS, rata-rata 2005–2025 sekitar 5 persen; bahkan jika tahun pandemi 2020 dikeluarkan, rata-ratanya hanya sedikit di atas 5 persen. Tahun 2025 pun ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen.
Angka 5 persen tentu bukan prestasi buruk. Banyak negara akan senang mendapatkannya. Indonesia juga terbukti cukup tangguh menghadapi berbagai guncangan global.
Masalahnya sederhana: untuk cita-cita yang kita pasang sendiri, 5 persen tidak lagi cukup.
Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045. RPJPN 2025–2045 menempatkan peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju sebagai salah satu sasaran utama. Berbagai skenario pembangunan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan jangka panjang di atas 6 persen, bahkan sekitar 8 persen pada beberapa periode, untuk mempercepat keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Pertanyaannya: bagaimana caranya?
Jawabannya ternyata bukan sekadar, “Mari kita tingkatkan pertumbuhan menjadi 8 persen.”
Kalau ekonomi bisa tumbuh hanya karena diperintahkan, pekerjaan ekonom akan jauh lebih menyenangkan.
Pedal Gas dan Ukuran Mesin
Untuk memahami masalahnya, tidak perlu membuka buku ekonomi setebal 800 halaman.
Bayangkan sebuah warung nasi goreng. Warung itu mampu membuat 100 porsi setiap malam. Tetapi pelanggan yang datang hanya 60 orang.
Dalam keadaan seperti itu, masalahnya adalah permintaan atau demand.
Solusinya cukup jelas: promosi, diskon, menaikkan daya beli pelanggan, memperbanyak kredit, atau mungkin memasang tulisan besar: “Nasi Goreng Terenak Se-RT.”
Kalau kemudian pelanggan naik menjadi 90 orang, produksi ikut meningkat.
Dalam ekonomi nasional, logikanya mirip. Kalau pabrik menganggur, pengangguran tinggi dan masyarakat menahan belanja, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran, bank sentral dapat menurunkan suku bunga, kredit dapat diperluas.
Inilah yang biasa disebut demand-side policy. Dalam bahasa ekonomi:
Permintaan = konsumsi + investasi + belanja pemerintah + ekspor neto.
Masalah muncul ketika warung tadi sudah kedatangan 120 pelanggan, sementara dapurnya hanya sanggup membuat 100 porsi.
Promosi tambahan tidak akan menghasilkan 150 porsi.
Yang terjadi mungkin justru antrean semakin panjang dan harga naik.
Sekarang masalahnya bukan lagi pelanggan. Masalahnya adalah kapasitas produksi.
Warung memerlukan kompor tambahan, koki yang lebih terampil, dapur lebih besar, pasokan bahan baku yang lebih lancar, atau teknologi pemesanan yang lebih efisien.
Dalam ekonomi, inilah supply side.
Supply ditentukan oleh tiga hal sederhana: modal, tenaga kerja dan produktivitas.
Ekonom biasanya menuliskannya:
Y = f(K, L, A)
K adalah modal. L adalah tenaga kerja. A adalah teknologi dan produktivitas.
Untuk Indonesia, mungkin bisa ditambah dua huruf lagi: institusi dan infrastruktur.
