Ia juga menyoroti adanya lulusan SMK yang telah memperoleh kepastian diterima bekerja sebelum kelulusan resmi diterbitkan. Menurutnya, keterhubungan antara sekolah dan industri perlu terus diperluas agar semakin banyak lulusan lokal memperoleh kesempatan kerja.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan bahwa akses pendidikan tidak terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga. Dukungan terhadap biaya pendidikan, pendampingan keluarga, dan peningkatan kualitas pembelajaran menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Investor Harus Ikut Mendorong Kesejahteraan Masyarakat
Sebagai daerah tujuan investasi, Kepri memiliki peluang besar untuk menghubungkan pertumbuhan industri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Wagub Nyanyang mendorong agar kehadiran investor tidak hanya berorientasi pada pengembangan usaha, tetapi juga diikuti kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap investor ikut mengambil peran dalam menyiapkan tenaga kerja lokal melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembukaan lapangan kerja. Dengan begitu, masyarakat Kepri dapat menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menilai, kemudahan berusaha, kepastian regulasi, dan koordinasi birokrasi yang efektif diperlukan untuk mendukung iklim investasi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Keterlibatan dunia usaha juga diharapkan memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga kompetensi lulusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan tidak hanya tercermin dalam peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.
Selain itu, pengentasan kemiskinan juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama Polda Kepri, DPRD, Dinas Sosial, perangkat daerah yang menangani UMKM, serta kementerian terkait didorong memperkuat koordinasi agar bantuan dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
